Presiden Jokowi Tanggapi Kesulitan Lahan Warga eks Tim-Tim di NTT

  • Bagikan
eks timor timur
Perwakilan warga eks-Timor Timur saat berpose bersama Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bersama di Jakarta, Kamis 25 November 2021, Foto: antara news

EXPONTT.COM – Presiden Jokowi menanggapi kesulitan lahan lahan garapan yang dialami warga eks Timor-Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas), Florencio Mario Vieira.

“Presiden Jokowi memberikan perhatian atas kesulitan lahan garapan yang dialami warga eks Timor Timur. Presiden telah memberikan kesempatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk koordinasi dengan Gubernur NTT agar identifikasi status tanah dan lahan garapan untuk segera disertifikasi,” kata Florencio, Jumat 26 November 2021.

Florencio mengatakan hal tersebut berkaitan dengan hasil pertemuan 18 utusan dari dua organisasi yaitu Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FK PTT) dan Untas yang memayungi semua masyarakat kelahiran Timor Timur (sekarang Timor Leste) dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Salah satu fokus yang dibicarakan dalam pertemuan, yakni kondisi warga eks-Timor-Timur yang sama sekali tidak mempunyai lahan garapan sendiri karena masih tinggal di tanah milik orng lain dan hanya sebagai penggarap lahan saja.

Baca juga: Jenazah Astri dan Anaknya Diserahkan ke Keluarga, Polisi Sudah Periksa 24 Saksi

Presiden Jokowi yang mendapatkan informasi tersebut langsung memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Presiden akan segera membicarakan tanah milik TNI yang ditempati oleh eks pengungsi Timor Timur dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang,” kata Florencio mengutip pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Florencio mengatakan, presiden memberikan arahan agar penyelesaian status tanah juga disertai investigasi lapangan dengan mengakomodir masyarakat lokal dan eks pengungsi dan diselesaikan secara komprehensif.

Baca juga: Ratusan Pengungsi Afghanistan Unjuk Rasa Di Kupang

Kementerian terkait , lanjut Florencio, juga diminta untuk koordinasi dengan Gubernur NTT agar identifikasi status tanah dan lahan garapan untuk segera disertifikasi.

“Menteri Agraria dan Tata Ruang menargetkan persoalan bisa diselesaikan dalam dua bulan dan rencananya Presiden akan memberikan sertifikat kepada masyarakat pada kunjungannya ke NTT yang direncanakan pada Februari 2022,” katanya.♦ulasan.co

Baca juga: Pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo Ditargetkan Selesai Sebelum MotoGP 2022 Mandalika

  • Bagikan