EXPONTT.COM – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Timor Leste yang akan diadakan pada 19 Maret 2022 nanti, Pemerintah Timor Leste dan Pemrintah Indonesia menggelar rapat koordinasi demi pengamanan bersama di perbatasan kedua negara pada 16 Maret 2022.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua KA Halim mengatakan, rapat digelar di Pos Batugade, Timor Leste.
Rapat juga dihadiri Dandim 1605/Belu Letkol Inf Wiji Untoro, Kapolres Belu AKBP Yosep Krisbiyanto, Dansatgas Pengamanan Perbatsan RI-RDTL Yonif 743/PSY Letkol Inf Andi Lulianto, Koordinator PLBN Motaain Badan Nasional Pengelola Perbatasan Engelberthus Klau, dan Konsul Timor Leste di Kupang, Konsul Timor Leste di Atmbua, Unidade Patrolhamento de Frointeras (UPF), FFDTL, dan Imigrasi Timor Leste.
Baca juga: Berkas Perkara Tak Kunjung P-21, Randy Badjideh Bisa Bebas Akhir Maret
Kantor Imigrasi selaku pihak yang melakukan pengawasan perlintasan orang di perbatasan RI-RDTL menyampaikan, terdapat delapan titik yang menjadi perlintasan yang telah disepakati bersama anata kedua negara.
Empat di antaranya pos lintas batas nasional terpadu (PLBNT) dan empat pos tradisional.
Halim mengatakan, pos tradisional perlu mendapat perhatian karena sangat rawan dilewati pelintas ilegal. Hal ini menjadi perhatian karena Timor Leste akan menggelar pemilu.
Baca juga: Bocah 2 Tahun di Maumere Ditemukan Tak Bernyawa di Kolam Ikan Milik Tetangga
“Kerja sama Indonesia dan Timor Leste yang telah berjalan dengan baik kiranya terus ditingkatkan. Pihak imgrasi juga siap untuk meningkatkan pengawasan kepada warga negara asing yang akan melintas dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya,” jelas Halim.
Konsul Timor Leste di Kupang Jesuino Dos Reis Matos de Carvalho mengatakan, pertemuan itu sebagai bentuk koordinasi antara Indonesia dan pihak Timor Leste, untuk pemantapan pengawasan perbatasan menjelang pemilihan Presiden Timor Leste.
Mewakili pihak keamanan Timor Leste, Komandan UPF Pos Batugade Euclideus Belo menambahkan, pihak Timor Leste meminta bantuan kepada Imigrasi, TNI-Polri dan semua instansi terkait yang bertugas di perbatasan RI-RDTL, untuk meningkatkan pengawasan.
Mereka berharap tidak ada perlintasan ilegal yang terjadi selama proses pemilihan presiden.
Euclideus juga menyampaikan terima kasihnya kepada pihak Imgrasi, karena sudah membantu proses pemulangan sekitar 700 warga Timor Leste pada Agustus dan September 2021 lalu.
“Kami pihak keamanan dan Imigrasi Timor Leste akan terus meningkatkan pengawasan agar hal serupa tidak lagi terjadi, dan akan melakukan pembinaan dan memproses secara hukum warga kami yang melintas secara ilegal ke wilayah Indonesia,” tutupnya.
♦merdeka.com
Baca juga: Setubuhi Bocah 5 Tahun, Seorang Kakek di Lembata Diamankan Polisi
