DPRD Minta Pemprov NTT Segera Bayar Gaji Guru SLB

ilustrasi uang
ilustrasi uang

EXPONTT.COM – Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa, meminta Pemeerintah Provinsi NTT untuk segera membayar gaji guru Sekolah Luar Biasa (SLB).

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat bersama mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di ruang rapat Komisi III pada Kamis, 2 Juni 2022.

“Kita minta pemerintah segera membayar gaji guru SLB yang belum dibayar,” ujar Yunus, melansir warta sasando.

Baca juga:Bupati TTU Segera Usulkan Pembangunan Bandara Sasi

Dirinya berharap, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki solusi untuk persoalan ini.

Baca juga:  Penjabat Gubernur NTT Sebut Nagekeo Punya Potensi Jadi Lumbung Pangan Nasional

“Dewan berharap ada solusi dari pemerintah untuk segera mengatasi masalah ini,” ucapanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk memenuhi hak-hak guru dan tenaga kependidikan diantaranya tunjangan kinerja dan sertifikasi guru PTT.

Ketua Fraksi PDIP ini juga meminta agar pemerintah segera mempercepat pelantikan Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK/SLB yang telah mengikuti seleksi.

Baca juga:Saksi Sebut Mobil Avanza Milik Randy Badjideh Juga Berbau Amis

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Henderina Laiskodat, menjelaskan, saat ini dinas telah menganggarkan dalam DPA.

Baca juga:  Mahasiswa di Kupang Meninggal Tergantung di Kebun, Keluarga Sebut Korban Gangguan Jiwa

“Untuk SLB kami sudah urus dan sedang dalam proses,” ujarnya.

Ia juga mengakui, keterlambatan pembayaran gaji guru SLB terkendala pada penganggaran. Menurutnya hal itu disebabkan dari jumlah 238 guru, sebanyak 132 guru belum dialokasikan dalam DPA.

Baca juga:  DPRD NTT Usulkan Pelantikan Melki-Johni ke Presiden, Ini Tanggalnya

“Ini sudah bulan keeneam. Kami berusaha secepatnya. Kami Dinas Pendidikan sedang melakukan pembenahan administrasi pembayaran tenaga kontrak provinsi. Semoga dalam waktu satu dua kedepan kami segera merealisasikannya,” kata Henderina.

Diketahui, dari total 238 guru SLB yang sebanyak 106 guru telah dialokasikan dalam DPA. Sedangkan 132 guru belum dialokasikan.

Baca juga: Sidang Lanjutan Kasus Randy Badjideh, Jaksa Hadirkan 4 Saksi Dari Kantor BPK