Lahan Stadion Merdeka Kupang Milik Leluhur Keluarga Besar Koroh

EXPONTT. COM – “Saya kuasa hukum dari Keluarga Koroh. Yang pertama, saya dan rekan bertindak sebagai kuasa hukum yang dikuasakan keluarga keluarga Koroh khususnya dari Ibu Pandango Koroh.

Terkait Stadion Merdeka, kami memiliki dokumen resmi. Selain saya dan rekan juga ada kuasa hukum umum keluarga koroh adalah Dr. Bernard Tanya yang berdomisili di Jakarta.

Stadion Meredeka ada persil yang juga di gunakan TNI Zeni Korem yang menggunakan sarana dan prasana. Ketika itu namanya Kogor atau sekarang KONI untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana olah raga.

Ketika Kota Madya Kupang terbentuk maka terjadi perindahan penggunaan ke Pemkot Kupang. Pemkot merasa ada bangunan kios-kios di Stadion Merdeka. Kami DPRD pertama setuju dan digunakan untuk Pemkot untuk menarik retribusi.

”Selengkapnya dipaparkan Rudy Tonubesy Minggu 19 Juni 2022 dalam narasai langsung berikut ini.

Stadion Merdeka Kupang itu sebuah nama dengan banyak kisah historis heroik.

Keberadaannya hampir setua negara bernama Indonesia, bahkan lebih tua dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru lahir tahun 1958.

Di sana sudah banyak anak Nusa Tenggara Timur (NTT) memeras keringat untuk meraih yang terbaik di lapangan bolakaki. Dan, mereka sekaligus belajar memahami arti olahraga, apa makna fair play serta implikasi dari sportivitas.

Tidak hanya sepakbola. Stadion Merdeka pun memiliki lapangan bolavoli yang di masa lalu menjadi pusat aktivitas olahraga kaum muda di ibukota provinsi ini. Cukup sering Stadion Merdeka juga berfungsi bagi aktivitas pembinaan kaum muda.

Dalam segala keterbatasan, kerapuhan dan keriput wajahnya yang renta dimakan usia serta kurang terawat, Stadion Merdeka masih berguna sampai sekarang.

Hingga kini dia merupakan lapangan kedua bila Kupang menjadi tuan rumah kejuaraan sepakbola dengan tim peserta lebih dari sepuluh.

Kejuaraan El Tari Memorial Cup, misalnya, masih mengandalkan Stadion Merdeka selain Stadion Oepoi Kupang. Sampai Provinsi NTT berusia lebih dari setengah abad, Stadion Merdeka sudah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi pembinaan olahraga daerah ini.

Sejarah panjang stadion itu agak terusik dua bulan lalu ketika keluarga besar Koroh memasang plang yang isinya mengklaim kepemilikan atas lahan stadion tertua di Kota Kupang tersebut.

Plang yang dipasang keluarga Koroh tertulis, berdasarkan Surat Kuasa 02/B. H/KAP-HFBB/V/2017 Dari Keluarga Besar Koroh, Tanah Stadion Merdeka dalam Pengawasan YBH Anugerah Kupang Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Herry FF Battileo, S. H, M. H dan Rekan. Isi tulisan dalam plang tersebut dilengkapi alamat kantor, email dan nomor handphone.

Hari Jumat 7 Juli 2017, Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi NTT, Cornelis Wadu memimpin timnya memasang plang yang isinya menyatakan lahan di komplek stadion itu milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Ternyata anggota keluarga besar Koroh mencabut kembali plang yang sempat ditanam anggota Satuan Pol PP tersebut. Keluarga Koroh juga bersikukuh menolak rencana Pol PP mencabut plang yang mereka pasang di depan stadion. Suasana tegang sempat tercipta di sana. Pada akhirnya Pol PP mengalah sehingga pemasangan plang milik Pemprov NTT tidak terlaksana atau tertunda. Entah sampai kapan.

Sudah pasti kedua kubu saling mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan Stadion Merdeka Kupang. Untuk memastikannya proses hukum merupakan keniscayaan. Keluarga besar Koroh dan pemerintah harus dapat menunjukkan kepemilikan itu melalui bukti dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negeri ini.

Kita berharap sengketa lahan ini berakhir dengan sejuk dan bisa diterima kedua belah pihak. Hindari aksi anarkis serta sikap memaksakan kehendak yang dapat memicu persoalan baru yang jauh lebih pelik. Waspadai pihak ketiga yang berpotensi mengail di air keruh. *

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kini terusik. Stadion Merdeka di Kelurahan Merdeka, Kota Kupang, yang selama ini digunakan sebagai tempat pertandingan sepakbola diklaim keluarga Koroh sebagai milik mereka. Keluarga Koroh pun memasang plang di depan stadion itu.

Klaim keluarga Koroh yang diungkapkan melalui kuasa hukum, Herry F F Battileo, S. H, M. H secara psikologis tentu sangat mengganggu ketenangan Pemprov NTT. Sebab selama ini keberadaan aset tersebut aman-aman saja. Tak satu pun yang mengganggu aset tersebut. Mungkin juga sudah banyak yang tahu kalau aset tersebut milik Pemprov NTT.

Seperti diwartakan Harian Pos Kupang, Keluarga besar Koroh mendasari klaimnya dengan mengangkat sedikit history (sejarah) tanah tersebut. Seperti dikemukakan kuasa hukum keluarga besar Koroh, Herry, tanah lapangan itu awalnya dipinjam pakai oleh TNI. Setelah itu oleh Pemkab Kupang digunakan sebagai lapangan. Ketika zaman Bupati Kupang, Paul Lawa Rihi, Pemerintah Kota Madya Kupang meminta bagian depan stadion untuk bangun lapak bagi pedagang.

Namun dalam perjalanan, Pemprov NTT mengambil alih aset tersebut sampai sekarang.
Selain itu, keluarga Koroh juga sudah mengecek. Ternyata tidak ada bukti kepemilikan dan catatan aset itu di Pemkab Kupang, Kota Kupang dan Provinsi NTT. Bukti lainnya, keluarga Koroh juga sudah membayar pajak, yang jika diakumulasi jumlahnya mencapai Rp 40 juta.

Tak hanya keluarga Koroh yang mengklaim. Pemerintah Provinsi NTT tak hanya mengklaim sebagai aset milik Pemprov NTT tapi mereka juga memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah di Stadion Merdeka, Kota Kupang itu. Bahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) NTT, Drs. Nahor Talan, mengatakan, ia mengetahui Stadion Merdeka itu masuk dalam aset Pemprov NTT saat masih menjabat Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Setda NTT.

Tak ada yang salah dalam hal klaim mengklaim sebagai pemilik aset ini. Tapi dalam masalah hukum hal paling penting adalah bukti-bukti otentik yang dimiliki masing-masing pihak yang bisa memperkuat klaim bahwa dia yang benar-benar sebagai pemilik aset tersebut. Klaim tanpa bukti sama dengan omong kosong.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sangat mungkin melalui jalur hukum. Jika Pemprov NTT merasa terganggu dengan klaim keluarga besar Koroh silahkan tempuh jalur hukum dengan menyerahkan bukti-bukti yang kuat. Begitu juga keluarga Koroh, jika benar itu aset mereka maka tempuh langkah hukum juga dengan menyerahkan bukti-bukti yang kuat.

Pertarungan di pengadilan adalah pertarungan atau adu bukti, bukan klaim. Siapa yang memiliki bukti kuat dan keluar sebagai pemenang sesuai keputusan pengadilan nantinya, kedua belah pihak yang saling mengklaim harus menghormatinya. ♦ wjr