PT Flobamor Dituding Monopoli Wisata di TN Komodo, Gubernur NTT Buka Suara

Varian Baru Delta di NTT
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat

EXPONTT.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat angkat bicara terkait tudingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Flobamor memonopoli pengelolaan wisata di Taman Nasional Komodo (TNK).

Menurut Viktor, dugaan tersebut hanya-lah kesalahan komunikasi dan informasi.

“Yang jadi persoalan adalah berita-berita di sana,” ujar Viktor dalam Weekly Press Briefing di kantor Kementerian dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin 8 Agustus 2022, dikutip dari Tempo.co.

Baca juga: Sidang Putusan Randy Akan Digelar 24 Agustus 2022

Viktor mengaku, dalam satu minggu ini melakukan dialog sesuai arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Politisi Partai NasDem ini mengaku telah berdiskusi dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo pada 4 Agustus 2022 lalu.

“Memang pada saat itu lah PT Flobamor menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana skema pengelolaannya nanti,” kata dia.

Menurutnya, jika masyarakat mendengar kabar yang komprehensif dari Pemerintah Provinsi NTT dan juga PT Flobamor, terlihat bahwa pariwisata masyarakat dan semua stakeholder terlibat bersama-sama mengelola pariwisata Labuan Bajo, khususnya Taman Nasional Komodo.

Baca juga: Australia Minta Penerbangan Kupang – Darwin Dibuka Kembali

Sementara itu, ia mencatat ada tiga poin penting hasil rapat Pemerintah Provinsi NTT dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif pada 8 Agustus 2022.

Poin pertama, Pemerintah Provinsi NTT dan Taman Nasional Komodo memberikan dispensasi tarif baru hingga akhir 2022, sehingga 1 Januari akan tetap diberlakukan tarif baru Rp 3,75 juta.

Poin kedua, tiket masuk TN Komodo tetap mengacu pada PP nomor 12 tahun 2014. Tarif baru itu nantinya akan dialokasikan untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), PAD (Pendapatan Asli Daerah), fasilitas, dan biaya konservasi.

Baca juga: Jadi Tersangka Penggelapan Sertifikat Tanah, Notaris/PPAT Albert Riwu Kore Ditahan Penyidik Polda

Poin terakhir, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan TN Komodo akan bersama-sama menyusun mekanisme, pelaksanaan, dan tim pelaksana komunikasi publik sehingga meminimalisir miskomunikasi di media dan masyarakat.

Adapun ia mengklaim sejak 2 Agustus 2022 kondisi Labuan Bajo sudah sangat kondusif. “Bahkan teman-teman yang tadinya rencana demo, mogok, akhirnya sepakat mengeluarkan statement mendukung konservasi,” ujarnya. (*/Tempo.co)