Dalam kegiatan FKTI ini WVI juga memperkenalkan program USAID Kolaborasi lewat sesi talkshow bertajuk “Membangun Tata Kelola Kolaboratif: Praktik dari Papua”, USAID Kolaborasi merupakan sebuah program inisiatif tata kelola pemerintahan kolaboratif yang telah dilakukan untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Program ini akan membantu provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Bersama Bappenas dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, USAID Kolaborasi terus meningkatkan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk merencanakan alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan warga dalam proses pembangunan.
Baca juga: Sidang PT SIM vs Pemprov NTT, Saksi Ahli: Pemerintah Sama Dengan Subyek Hukum Lainnya
“Saat ini, USAID Kolaborasi telah menghasilkan dua modul pembelajaran serta memberikan pelatihan kepada 253 Aparat Sipil Negara (ASN) level Kabupatan maupun Provinsi tentang perencanaan dan penganggaran Otsus di Papua,” kata Chief of Party USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu.
Sementara itu, dari sisi masyarakat program ini juga telah memberikan edukasi kepada 1.088 masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan dan berani menyuarakan aspirasi melalui kegiatan Pendidikan Warga.
Setiap kegiatan dilakukan dengan melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator kampung yang telah mendapatkan pelatihan kebijakan dan regulasi Otsus.
Baca juga: Sidang Lanjutan PT SIM vs Pemprov NTT, Penggugat Hadirkan Saksi Ahli dari UGM
Program USAID Kolaborasi ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk diimplementasikan selama lima tahun periode 2022 2027.
Implementasi program dilakukan oleh WWI bersama dengan Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).(*)
Baca juga: Toko Adat & Pemilik Lahan Dukung Penuh PLTP Ulumbu 5-6 Poco Leok
Ikuti berita dari EXPONTT.com di Google News
