Harga Tiket Pesawat Melambung, Pemprov NTT Diminta Belajar dari Pengalaman TransNusa

Pesawat TransNusa

EXPONTT.COM, KUPANG – Menanggapi harga tiket yang melambung tinggi yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk belajar dari penutupan TransNusa di NTT.

Hal tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT dalam sidang Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023, Rabu, 27 September 2023.

“Sehubungan dengan keluhan dan aspirasi masyarakat tentang tingginya harga tiket pesawat udara dalam wilayah provinsi NTT, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah daerah lebih komperhensif dalam menelaah dan membuat kebijakan sehubungan dengan kehadiran dan keberadaan perusahaan lokal di NTT,” kata Mohammad Ansor membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Golkar.

Baca juga: Masyarakat Amarasi Kabupaten Kupang Dukung Sason Helan Menuju Senayan

Seperti diketahui, Pada tahun 2005 lalu, TransNusa hadir di NTT dan melayani penerbangan dalam NTT dan Jakarta serta NTB, TransNusa secara bertahap berkembang untuk melayani masyarakat NTT.

Perusahaan penerbangan yang dibangun putra asli NTT itu awalnya membuka kantor pusat di Kupang dan beberapa kantor Cabang antara lain di Denpasar, Mataram dan Jakarta dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat NTT.

Namun karena kebijakan Pemerintah Daerah, terjadi persaingan bebas beda kelas dan lambat laun TransNusa kalah bersaing dan menjual saham kepada pihak lain, kantor pusat di Kota Kupang ditutup pada 2017 lalu hingga terjadi PHK sebanyak 50 karyawan.

Baca juga: Dukcapil Kota Kupang Tak Akan Keluarkan Akta Perkawinan Beda Agama

Setelah berpindah kepemilikan, TransNusa saat ini tak lagi beroperasi di NTT dan lebih banyak melayani penerbangan luar negeri, salah satunya, Denpasar-Singapura.

Menurut Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, jika perusahaan swasta lokal TransNusa waktu itu bisa dipertimbangkan sebagai perusahaan swasta daerah yang dapat memperoleh kemudahan proteksi, mungkin saja harga tiket dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

“Pelajaran yang perlu ditarik dari pengalaman ini ialah jika ada perusahaan swasta lokal yang berinvestasi pada bidang spesifik apalagi oleh kaum milenial, hendaknya mendapat perlindungan hingga mampu kuat bersaing bebas,” ungkap Fraksi Partai Golkar dalam tanggapannya.

Baca juga: Polres Kupang Kota Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Penyerangan di Depan UKAW, Diduga Aktor Intelektual

Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyebut saat ini harga tiket pesawat terus melambung. Daerah NTT bahkan pernah mengalami inflasi tertinggi di Indonesia pada bulan April-Mei 2023, yang dipicu antara lain karena harga tiket pesawat yang tinggi.

“Harga tiket tinggi karena perusahaan airlines di luar kendali pemerintah daerah, karena perusahaan penerbangannya milik swasta dari luar NTT,”

“Belajar dari TransNusa Air Service, Pemerintah perlu bersikap terhadap Dimonim Air milik anak negeri NTT, agar pelayanannya di NTT bisa tumbuh,” pungkas Fraksi Partai Golkar.♦gor

Baca juga: Pemkot Kupang Alami Kebocoran Pajak dan Retribusi dari Sejumlah Restoran