Bawaslu RI sebut Alor dan Malaka Rawan Tinggi Konflik SARA di Pemilu 2024

Komisiones Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat membuka Rakornas Pencegahan dan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI, di Kota Kupang, NTT, Sabtu, 14 Oktober 2023 malam / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Kabupaten Alor dan Malaka menjadi dua wilayah di Provinsi Nysa Tenggara Timur (NTT) yang berstatus rawan tinggi konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Lolly Suhenty saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 yang diselenggarakan Bawaslu RI, di Kota Kupang, NTT, Sabtu, 14 Oktober 2023 malam.

“Ini perlu menjadi perhatian, di NTT yang toleransinya sangat tinggi bibit intoleran perlu diwaspadai, apalagi daerah yang tidak toleran,” katanya.

Baca juga: Tebang Pilih Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Anti Rasua

Untuk itu dirinya meminta Bawaslu NTT untuk menguatkan pengawasan di dua kabupaten tersebut untuk memitigasi risiko “Dua kabupaten itu otomatis berbeda pencegahannya dengan wilayah yang lain,” jelas Lolly.

Terkait hal itu, komunikasi dengan partai politik telah dibangun untuk juga berperan dalam pencegahan konflik.

“Bawaslu juga harus dekat dengan pertai politik. Kalau sudah kenal lebih enak pencegahannya. Makanya bawaslu sampai tingkat paling bawah harus dekat dengan partai politik dan kedekatannya harus sama,” imbuhnya.

Baca juga: Puluhan Tambang Geothermal Ancam Ekosistem NTT, Kebijakan Politik untuk Keberlangsungan Lingkungan Diperlukan

Meski dua kabupaten rawan tinggi konflik isu SARA di pemilu 2024, ditingkat provinsi NTT masih berstatus rawan sedang di isu tersebut.

Selain isu SARA, potensi kerawanan lainnya juga telah dipetakan oleh bawaslu. “Tinggal kita lihat prosesnya nanti,” pungkasnya.

Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilu 2023 diselenggarakan selama tiga hari, 14 — 16 Oktober 2023 dan diikuti 668 peserta dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Turut hadir dalam pembukaan rakornas, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake.♦gor

Baca juga: Pendeta Yandi Manobe Nyatakan Tolak LGBTQ, Minta GMIT Ikut Bersikap Tegas