Dukung Program Diskopnakertrans, Penjabat Gubernur NTT: Koperasi Hidupkan Ekonomi

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake / foto: istimewa

EXPONTT.COM, KUPANG – Dengan berbagai tantangan dan keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak mudah untuk me-manage perkoperasian dan masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTT.

Hal tersebut juga menjadi tantangan untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan.

NTT pernah dinobatkan sebagai “Provinsi Koperasi”. Di sisi lain, NTT dinyatakan sebagai salah satu provinsi penyumbang angka tenaga kerja ilegal.

Baca juga: Wajib Pajak Diajak Manfaatkan Program PSA, Hanya Sampai Desember 2023

Dengan fenomena ini, dibutuhkan sosok kepala dinas yang mampu menjalankan roda organisasi. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penempatan Sylvia Peku Djawang dinilai tepat sebagai kepala dinas.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa 19 Desember 2023, Sylvia memaparkan banyak hal, terkait dengan dinas yang dipimpinnya. Termasuk dukungan dan support dari Penjabat Gubernur NTT, Ayodia Kalake.

Dikatakan Sylvia, Penjabat Ayodhia Kalake sangat concern pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca juga: Penjabat Gubernur NTT Raih Penghargaan di Innovative Government Award 2023

“Pak Penjabat (Ayodhia Kalake), mendukung penanganan TPPO secara lintas sektor. Menurut beliau, masalah ketenagakerjaan adalah pekerjaan kemanusiaan. Karena itu, harus sepenuh hati mengurusnya, walau kami mengalami keterbatasan fiskal. Dukungan Pak Pejabat merupakan support bagi kami,” ungkap Sylvia.

Keseriusan Penjabat Gubenur NTT, Ayodhia Kalake, di bidang human trafficking, memang tidak diragukan.

Hal itu ditunjukan, saat dia menghadiri Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia “Kawan PMI”, di Hotel Aston Kupang, Selasa 19 September 2023 lalu.

Baca juga: Pertamina Minta Masyarakat Kota Kupang Tak Perlu Panik Terkait Ketersediaan Minyak Tanah

“Saya mengapresiasi terbentuknya Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia. Kiranya Kawan PMI menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, terkait manfaat yang akan diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural dan berkompeten, sehingga dapat bekerja secara baik di negara tujuan,” kata Ayodhia Kalake kala itu.

Sementara di bidang koperasi, lanjut Sylvia, Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake, juga mendukung sistem digitalisasi yang telah digunakan dalam pembukuan.

“Sebanyak 600-an koperasi di NTT telah menggunakan sistem digital. Tentu ini sebuah langkah maju dalam rangka pengawasan. Misalnya NPL (Non Performing Loan) atau kredit kategori kurang lancar, kita bisa pantau lalu berkoordinasi dengan koperasi yang bersangkutan. Upaya ini juga mendapat support dari Pak Penjabat,” kata Sylvia.

Terkait keberadaan koperasi di NTT, menurut Ayodia Kalake, koperasi di NTT berperan besar dalam menghidupkan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Dan, melalui koperasi, masyarakat miskin atau kurang mampu, bisa menopang usaha yang digeluti. Karena itu, ujar Ayodia Kalake, keberadaan koperasi di Nusa Tenggara Timur, harus terus didukung. (*)

Baca juga: Kemenkeu Sebut Kinerja APBN Lebih Kuat dari Target Awal, Pendapatan Tumbuh Positif