EXPONTT.COM, KUPANG – Kepala Seksi Peneranagan Hukum Umum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) Agung Raka Putra Dharma, memgakui adanya kesalahan penyampaian informasi terkait penanganan kasus Medium Term Note (MTN) Bank NTT senilai Rp50 miliar beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan menanggapi surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang keberatan terhadap pernyataan Kasi Penkum Kejati NTT yang menyebut lamanya penanganan kasus tersebut karena penyidik Kejati NTT masih menunggu hasil investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) NTT.
“Memang ada kesalahan teknis terkait penyampaian sebelumnya yang menyatakan keterlambatan penanganan karena Kejati NTT, masih menunggu hasil investigasi dari BPK NTT, itu ada kesalahan dari kami, yang benar untuk saat ini tim sedang melakukan pendalam hasil investigas BPK,” ungkap Agung Raka, Jumat, 22 Desember 2023 siang.
Baca juga: Terkait Kasus MTN Bank NTT, BPK RI Sampaikan Keberatan Soal Pernyataan Kejati NTT
Lebih lanjut dirinya menjelaskan keterlambatan penanganan kasus yang merugikan keuangan Bank NTT sebesar Rp50 miliar bukan karena keterlambatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTT, namun karena pendalaman terhadap hasil investigasi BPK ke beberapa pihak lainnya.
“Keterlambatan kasus ini bukan karena kami terlambat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTT namun saat ini tim penyelidik masih melakukan pendalaman terhadap hasil investigasi BPK ke beberapa pihak salah satu nya OJK shg tim membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman terhadap hasil BPK itu,” jelasnya.
Terkait penyelidikan kasus MTN, Agung mengaku, saat ini pihak Kejati telah memeriksa kurang lebih 40 orang saksi.
Baca juga: BPK NTT Jadi Alasan Lambatnya Penuntasan Kasus MTN Bank NTT
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengaku keberatan dengan pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Umum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penanganan kasus Medium Term Note (MTN) Bank NTT.
Keberatan itu disampaikan BPK RI Auditoriat Investasi Kekayaan Negara/ Daerah Yang Dipisahkan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kejati NTT tanggal 19 Desember 2023.
Dalam surat yang ditandangani oleh Kepala Auditoriat Investasi Kekayaan Negara/ Daerah Yang Dipisahkan BPK RI, Hasby Ashidiqi, menyebut dua poin terkait laporan hasil investigasi dan keberatan terhadap pernyataan Kasi Penkum Kejati NTT terkait kasus MTN Bank NTT pada 9 Desember 2023 lalu.♦gor
Baca juga: Terkait Kasus MTN Bank NTT, BPK RI Sampaikan Keberatan Soal Pernyataan Kejati NTT
