EXPONTT.COM, KUPANG – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonathan Nubatonis, menyebut Pemilu 2024 lebih brutal jika dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
Hal itu dikarenakan aktifitas jual beli suara yang sangat tinggi di Pemilu 2024. “Saya pikir partai politik harus tertibkan calegnya, kalau seperti ini mungkin lebih baik kita berhenti berpemilu,” ungkap Jonathan, Kamis, 22 Februari 2024.
Dirinya menyebut pemilu yang dipenuhi jual beli suara sama dengan hanya menipu rakyat. “Tidak ada edukasi kepada rakyat. Rakyat hanya dibodohi dan ditipu,” tegasnya.
Baca juga: Update! 40 Nama Caleg Berpotensi Besar Dapat Kursi DPRD Kota Kupang, Ada 18 Petahana
Menurutnya, pemilihan umum dengan sistem tertutup akan lebih baik bagi masyarakat. “Karena ini (sistem pemilu terbuka) seperti buka pasar judi. Kalo model begini presiden harus ambil langkah,” tambahnya.
Jonathan menyebut, jual beli suara juga menjadi salah satu faktor yang membuat partispasi pemilih di pemilu 2024 menurun.
“Ya siapa yang sudah dagang suara pasti dia datang, sementara pemilih yang belum sempat dibeli suaranya tidak datang, karena dia tidak punya kepentingan,” jelasnya.
Yang menjadi miris, masyarakat tidak menyadari dampak dari jual beli suara, dimana pemilu seharusnya dapat menghasilkan orang-orang yang bisa memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Orang jadi dewan tidak merasa bertanggung jawab karena sudah membeli (suara) dan yang memilih sudah merasa dibeli,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPW Perindo NTT mengatakan, yang terjadi pada Pemilu 2024 menunjukan kemunduran demokrasi di Indonesia, karena demokrasi yang bertujuan untuk mensejahterakan malah diperjualbelikan. “Kalau suara dijual beli, demokrasi ini mau dibawa kemana?” Tutunya.
Baca juga: BFI Finance Buka Lowongan Kerja, Penempatan Kota Kupang
Dirinya menambahkan, dalam konsep demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan dan yang duduk (legislatif dan eksekutif) dipilih oleh rakyat.
“Tapi itu tidak ada (di Pemilu 2024) karena jual beli suara. Ini pemilu yang hancur di Indonesia. Ini satu kemunduran demokrasi Indonesia,” pungkasnya.♦gor
Baca juga: Pemprov NTT Kalah di Tingkat Banding Lawan PT SIM Dalam Kasus Hotel Plago