EXPONTT.COM, KUPANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024.
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakerda BKKBN NTT dilangsungkan selama dua hari, Rabu, 3 April dan 4 April 2024, di Aston Kupang Hotel.
Rakerda dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN RI, Forkopimda Provinsi NTT, Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Tim Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT, Pimpinan Organisasi Profesi, Pimpinan NGO dan Kelompok Masyarakat selaku Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Para Mitra Kerja Program Bangga Kencana, Para Pejabat Sipil, TNI dan POLRI dan Segenap Mitra Kerja Terkait.
Baca juga: Rudy Tonubesi : Pejabat Yang Disumpah Jangan Arogan Mengaku Diri “Bersih”
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Kosmas Lana yang membuka secara resmi Rakerda Program Bangga Kencana 2024 dalam sambutannya, mengatakan, dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Program Bangga Kencana memiliki peranan yang sangat besar.
“Program ini merupakan hulu dari semua persoalan yang ada di hilir seperti kemiskinan, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. Keberhasilan program KB ditandai dengan menurunnya target Total Fertility Rate (TFR/ angka kelahiran total) hingga mendekati raplecement level sebagai pra syarat utama tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang,”
Dirinya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasuh kepada jajaran pengelola Program Bangga Kencana yang mampu menurunkan TFR dari waktu ke waktu. Tingkat Fertilitas Provinsi NTT berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1971 adalah 5,96 anak yang artinya seorang perempuan melahirkan 5-6 anak selama masa reproduksinya.
Baca juga: Kantor Bahasa Provinsi NTT Gelar Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi di Sumba Barat
“Sementara itu, hasil Long Form SP 2020 menunjukan penurunan TFR menjadi 2,79 yang berarti seorang perempuan rata rata melahirkan dua hingga tiga anak selama masa reproduksinya. Bahkan hasil Pemutahiran Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2023 TFR NTT sudah berada pada angka 2,71 anak per wanita usia subur. Kondisi ini jelas menunjukan adanya tren penurunan, namun jika dibanding dengan pencapaian nasional maka TFR NTT masih jauh dari kriteria Replacement Level dengan TFR sebesar 2,1,” paparnya.
Menurutnya, penurunan fertilitas menjadi penentu penting untuk tercapainya bonus demografi karena dengan menurunnya angka kelahiran mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun.
“Hal inilah yang menyebabkan rasio ketergantungan menurun dan terciptalah Bonus Demografi yang merupakan suatu kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun ditambah 65+),” jelas Kosmas.
Baca juga: LPTTG Malindo Jajaki Pemberdayaan Hasil Laut dan Pertanian NTT untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Dirinya berharap, segenap jajaran pengelola Program Bangga Kencana gencar untuk mensosialisaikan pemakaian alat kontrasepsi oleh masyarakat sehingga dapat menurunkan ratio ketergantungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif.
“Dengan keberhasilan program Bangga Kencana ini, dapat mendorong peran keluarga sebagai basis pembentukan karakter dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan Keluarga Berencana yang komprehensif dan berkelanjutan akan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTT,” pungkasnya.
Dirinya juga berharap, Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTT tahun 2024 dapat menjadi momentum penting untuk dapat merumuskan kesepakatan dan strategi yang lebih efektif serta bentuk tindak lanjut nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan pencapaian target Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting demi terciptanya Generasi Emas menuju Indonesia Emas 2045.
“Semoga hasil dari Rakerda ini dapat memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi implementasi program-program tersebut serta dapat memotivasi bagi seluruh stakeholder untuk berkomitmen penuh demi terwujudnya NTT yang lebih maju, sehat dan sejahtera,” pungkasnya.
Dalam kegiatan pembukaan, BKKBN RI juga menyerahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang Keluarga Berencana (KB) se-Provinsi NTT sebesar Rp.127 miliar lebih serta penghargaan kepada Penghargaan kepada kabupaten/kota dengan sebagai bentuk apresiasi pelaksanaan Program Bangga Kencana.
Terkait dengan DAK yang diserahkan, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto S.Si., M.Eng, berharap setiap pemerintah kabupaten/kota di NTT bisa memanfaatkan secara penuh anggaran DAK yang diserahkan dengan realisasi 100 persen.
“Seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, tidak perlu ketakutan dengan APH (Aparat Penegak Hukum) karena sudah ada juknisnya (petunjuk teknis). Kami juga melalui BKKBN di daerah juga mensinergikan dengan komunikasi edukasi kepada teman-teman APH dan inspektorat di daerah karena sudah sesuai dengan juknisnya. Tapi kalau nakal silahkan APH,” jelasnya.
Dengan presentasi serapan atau realisasi DAK sebesar 77 persen di tahun 2023, Bonivasius berharap di tahun 2024 serapan bisa lebih meningkat. Karena kalau tidak terserap dengan baik (DAK) maka ditahun depan akan turun alokasi DAK di tahun berikutnya. “Kalau terserap bisa jadi ditambah (ditahun depan),” pungkasnya.♦gor
Baca juga: Jembatan Liliba Akan Diberlakukan “Jalan Satu Arah” Mulai 2 April 2024
