EXPONTT.COM, KUPANG – Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitongam meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya aparat kepolisian yang tidak netral di proses Pilkada di wilayah NTT.
Hal tersebut ia sampaikan saat Deklarasi Damai Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi NTT, yang digelar di Polda NTT, Selasa, 24 September 2024.
Acara deklarasi damai dihadiri oleh ketiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT; Ansy Lema-Jane Natali Suryanto, Melki Laka Lena-Johny Asadoma dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu.
Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan, Deklarasi Pilkada Damai merupakan hal yang bukan sekedar ucapan. “Kata damai bukn hanya yang kelihatan, tapi juga yang dirasakan,” katanya.
Dirinya juga mengapresiasi KPU NTT yang telah bekerja keras hingga penetapan calon dan hingga nanti setelah seluruh tahapan usai.
Daniel juga berharap dengan deklarasi ini tidak terjadi gesekan-gesekan hingga seluruh tahapan pemilu usai, terutama potensi keawanan dalam tahapan kampanye yang akan dimulai 25 September hingga 23 November 2024.
“Seperti perusakan alat peraga kampanye, politik uang, perusakan TPS, surat suara, intimidasi, ancaman dan kekerasan fisik terhadap perangkat TPS dan hal lain. Kita harus sepakat tidak terjadi,” ujarnya.
“Potensi kerawanan tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi perpecahan, disharmonisasi dan desintegrasi bangsa,” tambahnya.
Daniel juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan terdapat anggota kepolisian yang tidak netral. “Silahkan laporkan ke saya,” ujarnya.
Ketua KPU NTT Jemris Fointuna, mengatakan, hingga tahapan pemilu saat ini belum ada gangguan.
“Setelah kita melaksanakan tahapan pilkada semua berjalan normal. Belum ada gangguan. Ini pertanda bahwa kita punya semangat yang sama yakni pilkada damai,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu NTT, Nonato Sarmento, berharap tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencedarai pemilu kepala daerah serentak 2024. “Kita adu gagasan untuk membangun NTT yang lebih baik untuk semua masyarakat” tegasnya.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjadi wasit yang adil demi pilkada yang berkulitas.
“Saya mengimbau kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Ad Hock, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Lapangan agar tetap bertindak sebagai wasit yang adil. Perlakukan semua Calon Kepala Daerah secara adil, dengan mengedepankan integritas, kemandirian dan sikap profesional,” ujarnya.
Dirinya juga mengimbau, kepada para aparatur negara, baik TNI/Polri maupun ASN untuk tetap menjaga netralitas.Ia juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada 2024 dalam semangat persaudaraan.
“Pilihan politik boleh beda, tapi kita tetap satu dan bersaudara dalam satu ikatan Flobamorata. Pemungutan suara hanya berlangsung sehari, tapi persaudaraan dan kebersamaan kita akan tetap berlangsung sepanjang hayat,” tutupnya.♦
