Komisi III DPRD NTT Kecewa Rapat Bahas PAD Tak Dihadiri Kepala BPAD Alex Lumba

Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Anggota Komisi III DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat, mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Alex Lumba, dalam rapat-rapat bersama Komisi III DPRD NTT.

Yohanes Rumat menyebut, kehadiran Kepala BPAD sangat penting untuk menjelaskan langsung kondisi dan strategi pendapatan asli daerah (PAD) di NTT.

“Kami di Komisi III ingin tahu dengan jelas dari mana sebenarnya sumber PAD kita berasal, apakah dari pajak, retribusi, atau sumber lainnya. Kalau uang banyak, ke mana arahnya? Kalau sedikit, apa sebabnya?” ujar Yohanes Rumat, Kamis, 10 April 2025.

Baca juga:  HUT Kota Kupang ke-139, dr. Christian Widodo Soroti Partisipasi Aktif Masyarakat

Yohanes menilai bahwa selama ini kreativitas BPAD dalam menggali PAD masih perlu ditingkatkan. Ia menyinggung pula soal berbagai persoalan seperti pajak kendaraan plat merah yang tertunggak dan mekanisme pajak alat berat yang belum jelas penyelesaiannya.

“Yang kita butuhkan adalah kreativitas dari kepala BPAD, bukan sekadar laporan dari bawahan. Sudah terlalu sering kami hanya ditemui oleh sekretaris atau pejabat eselon 3 dan 4, padahal keputusan-keputusan penting ada di tangan Kepala Badan,” tegasnya.

Baca juga:  Jane Natalia Suryanto Kekuatan Baru PAN di NTT

Ia juga menyampaikan bahwa penurunan PAD tidak semata-mata karena pemotongan dari pusat atau efisiensi anggaran, melainkan karena kurangnya upaya penggalian sumber-sumber PAD mandiri. Yohanes menegaskan bahwa Komisi III tidak akan menerima kehadiran perwakilan selain Kepala BPAD dalam rapat-rapat ke depan.

“Kami ingin mendengar langsung dari Kepala Badan. Jika terus-menerus beliau tidak hadir, ini bisa kami anggap sebagai bentuk tidak menghargai Komisi III,” tambah Yohanes Rumat.

Baca juga:  Adrian Masang Dilantik jadi Ketua DPD Forum Pemuda NTT Kota Kupang

Ia berharap Gubernur NTT baru memberikan perhatian khusus dan komando langsung kepada OPD terkait dalam upaya peningkatan PAD, agar pembangunan di NTT bisa berjalan dengan lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin dianggap sebagai penghambat, padahal kami justru ingin mendorong kemandirian fiskal daerah,” pungkasnya.(*)