EXPONTT.COM, KUPANG – Merespon penolakan terhadap proyek Geothermal di Pulau Flores, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, membentuk Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial.
Pembentukan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena ini juga merupakan tindaklanjut dari penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal.
Hal tersebut disampaikan Melki Laka Lena dalam Rapat Koordinasi Terkait Pengembangan Geothermal dan Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah NTT, Rabu 9 April 2025.
Pertemuan ini, dihadiri Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) serta perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI).
Sedangkan Bupati Ngada Pak Raymundus Bena, Bupati Manggarai Pak Herybertus G.L. Nabit, Bupati Ende Pak Yosef Benediktus Badeoda, dan Bupati Lembata Pak Petrus Kanisius Tuaq mengikuti rapat koordinasi ini secara virtual.
“Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Untuk itu, daripada terus berhadap-hadapan, kami memutuskan untuk duduk bersama, melihat apa yang salah dan kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki,” tegas Melki Laka Lena.
Dirinya menyebut, pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
Terkait isu ini, Melki Laka Lena menyebut, telah bersepakat untuk melakukan pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial.
Tim ini akan akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan dan para pengembang.
“Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi,” pungkasnya.(*)
