EXPONTT.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengatakan Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tujuh prioritas yang menjadi fokus dalam pembangunan NTT di Tahun 2026.
Tujuh prioritas tersebut, juga dimasukan dalam Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Selasa, 29 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Melki Laka Lena memaparkan, tema Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2026 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, yang dijabarkan dalam tujuh prioritas daerah yakni:
1. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
2. Pemberdayaan komunitas;
3. Pemerataan infrastruktur berkelanjutan;
4. Pemerataan akses dan layanan masyarakat,
5. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;
6. Reformasi birokrasi dan HAM;
7. Kolaborasi Ayo Bangun NTT.
Tema pembangunan yang dijabarkan dalam tujuh prioritas daerah tersebut, kata Melki Laka Lena telah disesuaikan dan memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan Rancangan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2026.
“Diantaranya pertama, proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,43-5,01 persen; kedua, proyeksi tingkat inflasi berkisar pada angka 1,5-3,5 persen; ketiga, proyeksi tingkat kemiskinan 18,12-18,74 persen; keempat, proyeksi tingkat pengangguran terbuka 3,1-4,45 persen; kelima, proyeksi rasio gini 0.309-0.313; keenam, proyeksi indeks modal manusai 0,463,” jelasnya.
13 Strategi Peningkatan PAD
Lebih lanjut, Melki Laka Lena mengatakan, pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan menjalankan roda pemerintahan.
“Dapat digambarkan bahwa tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pemerintah pusat mencapai 70 persen. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT juga menyampaikan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian PAD antara lain;
1. Melakukan pembaharuan data secara akurat dan akuntabel melalui proses verifikasi dan validasi objek sumber pendapatan daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan;
2. Melakukan indentifikasi terhadap potensi sumber-sumber objek retribusi baru;
3. Penerapan sistem pembayaran non tunai pada beberapa objek retribusi dengan memanfaatkan digitalisasi seperti penggunaan sistem online dan aplikasi mobile yang dapat mempermudah proses pembayaran, meningkatkan transparansi dan efisiensi;
4. Pemantapan strategi capaian yang lebih spesifik, terukur dan realistis untuk program kegiatan dalam rangka peningkatan PAD pada perangkat daerah yang memiliki sumber atau objek pendapatan;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam rangka peningkatan PAD;
6. Meningkatkan kampanye/sosialisasi tentang kepatuhan pajak untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
7. Penegakan hukum terhadap pajak dan retribusi daerah;
8. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
10. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan ekspor mengembangkan kualitas dan daya saing produk unggulan melalui revitalisasi UMKM, BUMDes dan Koperasi serta pengembangan kawasan andalan dan sentra yang dapat komoditi unggulan dengan meningkatkan pendapatan daerah;
11. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan mendukung program “Beli NTT”, “Dapur Flobamora” dan “NTT Mart” sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah melalui profesionalisasi manajemen dan ekspansi usaha;
13. Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dukungan anggaran dan aparatur dalam kegiatan pendataan objek pajak dan operasi penagihan pajak.♦gor
