EXPONTT.COM, KUPANG –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Provinsi NTT menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,8 triliun.
Hal tersebut, disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Rancangan APBD 2026, Jumat, 21 November 2025.
Ketua Banggar DPRD NTT Emelia Julia Nomleni melalui Juru Bicara Banggar, Ana Waha Kolin yang membacakan laporan menyebut, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD NTT dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dilaksanakan 6–21 November 2025.
Pembahasan dilakukan sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ana menjelaskan, struktur pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 disepakati sebesar Rp5,61 triliun. Komponen pendapatan terdiri atas PAD Rp2,8 triliun dan pendapatan transfer Rp2,81 triliun. Sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat nihil.
“Dengan target PAD Rp2,8 triliun, komposisi pendapatan daerah tahun 2026 menjadi seimbang 50 banding 50 antara PAD dan pendapatan transfer. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan menuju kemandirian daerah,” jelas Ana Waha Kolin.
Sementara itu, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,38 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp4,43 triliun, belanja modal Rp186,45 miliar, belanja tidak terduga Rp8,86 miliar, dan belanja transfer Rp751,64 miliar. Disepakati pula surplus anggaran sebesar Rp238,47 miliar.
Pada pos pembiayaan daerah, Banggar mencatat pembiayaan netto bernilai negatif atau minus Rp238,47 miliar.
Besaran ini berasal dari penerimaan pembiayaan Rp75 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp313,47 miliar. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tercatat nihil.
Meski target PAD Rp2,8 triliun diakui cukup berat berdasarkan tren lima tahun terakhir dan realisasi hingga Oktober 2025, pemerintah meyakinkan Banggar bahwa target tersebut dapat tercapai minimal 80–90 persen. Optimisme itu diapresiasi oleh Banggar DPRD NTT.
Ana menyebut pemerintah telah menyusun kerangka kerja yang strategis dan memetakan berbagai masalah serta solusinya hingga pada tingkat 25 perangkat daerah pemangku PAD.
Dokumen nota keuangan dan rencana kerja pemerintah juga dinilai sudah memuat langkah-langkah teknis pencapaian target tersebut.
“Banggar berharap strategi dan langkah teknis yang telah dituliskan itu benar-benar dijalankan secara konsisten. Kata orang bijak, kata-kata dalam dokumen harus dibebaskan dalam praksis, diwujudkan dalam tindakan,” ujarnya.
Dalam rekomendasinya, Banggar mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk lebih agresif mengembangkan sumber-sumber PAD baru berdasarkan potensi daerah.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki prospek antara lain, pengelolaan parkir tepi jalan umum pada ruas jalan provinsi
Selanjutnya pemanfaatan potensi laut, pesisir, dan pantai. Optimalisasi pelabuhan dan area pelabuhan di bawah kewenangan provinsi serta pemanfaatan terminal tipe B dan kawasan penunjangnya.(*)
