EXPONTT.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, memenuhi undangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.
Gubernur NTT hadir bersama Bupati TTU, Bupati Sabu Rajua, Kadis PUPR Provinsi NTT, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap sebanyak 5.000 rumah tidak layak huni di NTT akan dibedah oleh Kementerian PKP di tahun 2026.
Angka itu naik signifikan mengingat di tahun 2025 program bedah rumah menyasar 436 rumah. Sementraa di tahun 2026 bertambah menjadi 5.000 rumah, dengan demikian mengalami kenaikan 12 kali lipat dari tahun sebelumnya, atau sebesar 1.200 persen yang tersebar di 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT.
Selain membahas terkait bedah rumah, Melki Laka Lena mengaku dirinya bersama Menteri PKP membahan KUR perumahan yang merupakan gagasan Presiden Prabowo yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah.
“KUR Perumahan merupakan gagasan presiden Prabowo, yang dieksekusi oleh Menteri PKP antara lain subsidi bunga 5 persen dan tenor pembayaran 30 tahun . Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah misalnya ASN bergolongan rendah, TNI, Polri, guru, nelayan, pengusaha UMKM, dan petani,” jelas Melki Laka Lena usai pertemuan.
Selain itu juga dibahas, program lainnya yakni pembenahan kawasan kumuh. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin. Selain mendapatkan bantuan bedah rumah, masyarakat juga perlu pemberdayaan ekonomi melalui PNM.
Terkait rencana program Kementerian PKP yang akan dijalankan di NTT, Melki Laka Lena mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo.
“Pemerintah Provinsi NTT dan masyarakat NTT mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo, karena sudah memperhatikan masyarakat miskin di NTT,” ucapnya.
Disebutkan, Menteri PKP, Maruarar Sirait juga berencana mengunjungi NTT dalam beberapa waktu ke depan.
“Menteri PKP, Maruarar Sirait berencana berkunjung ke NTT dan berpesan Pemprov. NTT dan Pemda Kabupaten/Kota se-NTT memadukan program kementerian PKP dan Program pemberdayaan Ekonomi masyarakat miskin, sebagai program terpadu penanganan kemiskinan di NTT,” pungkas Melki Laka Lena.(*)
