Neda Lalay Sebut Infrastruktur Jalan dan PJU Jadi Keluhan Utama di Kecamatan Maulafa

Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Ridla Lalay / foto: Gorby Rumung
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Ridla Lalay / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Neda Ridla Lalay mengungkapkan, infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi aspirasi yang paling mendominasi selama masa Reses Tahap I Tahun 2025/2026.

Hal itu disampaikan Neda Lalay usai melaksanakan Reses di 12 titik di Kecamatan Maulafa yang merupakan daerah pemilihan yang diwakilinya.

“Jalan dan lampu jalan paling banyak menjadi aspirasi warga selama reses kali ini,” ungkapnya saat diwawancarai Selasa, 4 November 2025.

Baca juga:  Terbitkan SK Amnesti Pajak, Wali Kota Kupang Hapus Denda PBB

Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang ini juga mengakui, disejumlah titik yang disambanginya masih terdapat wilayah yang belum tersentuh infrastruktur jalan.

“Paling banyak di Kelurahan Sikumana, jalan ke pemukiman warga masih tanah berbatu. Memang disitu banyak kawasan pemukiman warga yang baru, tapi pemerintah juga harus hadir,” kata Neda.

Selain itu, lanjut Neda, terdapat sejumlah tiang lampu yang sudah berdiri namun tidak dilengkapi dengan lampunya. “Di RT 14 Kelurahan Sikumana, ada 12 tiang lampu, tapi tidak ada lampunya,” ujar Politikus Nasdem ini.

Baca juga:  Wali Kota Kupang Ingin Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Kupang ini menegaskan aspirasi itu akan menjadi perhatian Fraksi Nasdem untuk disampaikan di Sidang APBD 2026 mendatang.

Dirinya menyebut Transfer ke Daerah (TKD) dari Pusat ke Kota Kupang pada tahun 2026 akan kembali dipangkas dan akan menghambat pembangunan Kota Kupang termasuk infrastruktur.

Baca juga:  Jadi Kandang Kambing, DPRD Kota Kupang Minta Pemkot Hidupkan Kembali Pasar Bimoku

Untuk itu, Neda mengaku, siap mengeluarkan dana pribadi untuk memasang lampu ditiang-tiang lampu tersebut jika pemerintah tak bisa menganggarakannya.

“Memang transfer pusat ke daerah yang dipangkas sampai Rp200 miliar ini akan pengaruh ke pembangunan. Kalau memang anggaran tidak memungkinkan, saya sudah inisiatif pakai dana pribadi saya sendiri saja, nanti baru minta Dinas PUPR yang pasang kalau bisa.” katanya tegas.♦gor