Oleh : Hendrikus Yosep Sengko
Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, hal ini memungkinkan rakyat mengambil kekuasaan paling tertinggi. Pemilihan umum adalah sarana di mana rakyat dapat menentukan arah pemerintahan, yaitu rakyat dapat memperoleh kebebasan dalam berpendapat dengan begitu rakyat dapat memilih pemimpin yang dapat menjadi perwakilan mereka dalam perpolitikan. Demokrasi Pancasila adalah sistem yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. Demokrasi selalu di agungkan sebagai sistem pemerintahan terbaik, karena menempatkan rakyat di posisi yang paling tinggi, namun dalam praktik berpolitik suara rakyat sering kali tenggelam di balik gemuruh janji politik para penguasa. Demokrasi yang kita pahami seharusnya menjadi wabah partisipasi rakyat justru Berubah menjadi panggung sandiwara bagi para elite yang kaya akan beretorika namun miskin dalam realisasi.
Setiap musim pemilu, rakyat menjadi sasaran utama dari rayuan manis para penguasa, yang datang hanya membawa janji perubahan, kesejahteraan, dan keadilan. Para calon mengemukakan kata-kata manis mereka yang seolah-olah mengetahui atau memahami penderitaan rakyat kecil. Namun setelah duduk di kursi kekuasaan, suara rakyat seakan menguap seperti janji yang tak pernah di tepati. Dan di sini paradoks demokrasi mulai terlihat bahwa rakyat berdaulat hanya di balik suara, namun kehilangan kendali setelahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi berasa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun nyatanya demokrasi hanya menjadi ancaman oligarki, di mana rakyat hanya menjadi alat kekuasaan, bukan subjek yang menentukan arah Kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kita tengah menghadapi krisis kepercayaan dan moral. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin lembaga politik, karena yang mereka lihat Hanyalah kepentingan pribadi yang dibungkus dengan jargon’ Demi rakyat. Masalah utama yang menyebabkan tenggelamnya rakyat.
Tenggelamnya suara rakyat tidak terjadi begitu saja, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi setiap kali periode politik, seperti Rendahnya politik masyarakat, Kurangnya pandangan krisis bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, masyarakat sering kali cenderung pada penampilan para calon yang di depan rakyat mereka menunjukkan sikap yang berwibawa, sopan, serta hormat ketika bertemu siapa pun, namun dibalik semuanya itu, para calon hanya mencari nama untuk mendapatkan keuntungan semata, munculnya kemunafikan dalam diri seorang calon yang kaya akan omong kosong, namun miskin dalam bertindak. Masyarakat sering kali terjebak atau terpengaruh oleh iming- iming, seperti Uang, sembako, Janji manis yang hanya mengutamakan data publik dan program nyata. Masalah yang kedua, Money politik dan pragmatisme, Uang adalah segalanya Dimata masyarakat, Uang juga menjadi jembatan ampuh bagi masyarakat dan politisi yang dapat memudahkan hubungan transaksional. Suara rakyat dibeli pada saat kampanya, tetapi itu diabaikan setelah kekuasaan itu diraih.
Kedua masalah ini menjadi sorotan bagi masyarakat untuk mengubah pandangan yang dapat menyebabkan kehancuran Demokrasi, masyarakat harus lebih teliti dalam mimilah seorang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan, dan bisa menepati janji yang telah diucapkan di depan rakyat yang berharap akan perubahan.
