Ia mengajak perguruan tinggi di NTT untuk berperan aktif dalam menghasilkan basis data yang valid, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Kalau data bisa kita perbaiki, separuh masalah NTT sudah bisa kita atasi. Kampus harus hadir memberi solusi, bukan hanya teori, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan perguruan tinggi merupakan titik sentral dalam upaya membangun SDM unggul di NTT. Pemerintah daerah, lanjutnya, berperan sebagai pengarah kebijakan strategis di tingkat makro melalui APBD maupun dukungan APBN, sementara kampus memiliki peran vital sebagai pencetak generasi berkualitas.
“Perguruan tinggi adalah mitra strategis pemerintah. Kami membutuhkan kerja bersama yang luar biasa agar SDM NTT bisa sejajar dengan provinsi lain dan berkontribusi nyata bagi Indonesia,” jelasnya.
Gubernur juga menyinggung persoalan data pembangunan yang kerap tidak sinkron. Ia mencontohkan perbedaan signifikan data stunting versi survei nasional (37 persen) dengan data by name by address yang hanya sekitar 16–17 persen.
“Perbedaan angka ini sangat tajam dan berdampak pada arah kebijakan. Begitu pula dengan data kemiskinan, di mana masih banyak warga miskin yang tidak terdata, sementara ada yang tidak miskin justru masuk daftar penerima bantuan. Ini masalah serius yang juga berpotensi menimbulkan penyimpangan,” ujar Gubernur.
Ia mengajak perguruan tinggi di NTT untuk berperan aktif dalam menghasilkan basis data yang valid, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau data bisa kita perbaiki, separuh masalah NTT sudah bisa kita atasi. Kampus harus hadir memberi solusi, bukan hanya teori, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
“Dengan kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi, saya yakin NTT akan bangkit. Dari NTT, kita siapkan SDM unggul yang bukan hanya mampu membangun daerah, tetapi juga berkontribusi bagi kejayaan Indonesia,” tutur Gubernur.
Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, menekankan pentingnya kolaborasi antarperguruan tinggi untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tinggi di NTT.
Dirinya memaparkan dari total 57 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Kupang, 97 persen Perguruan Tinggi Swasta telah terakreditasi.
Sementara itu, dari 325 program studi yang tercatat, sebagian besar telah terakreditasi dengan predikat Baik hingga Baik Sekali, meski target jangka panjang adalah peningkatan jumlah prodi berakreditasi Unggul.
Peningkatan juga terjadi pada jumlah dosen tersertifikasi. Jika pada 2021 persentasenya masih 10,6 persen, kini di 2025 telah mencapai 38,6 persen. “Kami berharap dalam dua tahun ke depan minimal 50 persen dosen di NTT sudah tersertifikasi. Ini penting untuk memperkuat kualitas pembelajaran,” tegasnya.
Kegiatan riset dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi di NTT juga menunjukkan kemajuan pesat. Pada 2024, total dana penelitian tercatat Rp9,1 miliar, dan pada 2025 meningkat menjadi Rp16,2 miliar. Program pengabdian masyarakat pun meluas ke berbagai daerah.
Tahun ini, kegiatan KKN Tematik Gerakan Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan (Gentaskin) juga dilakukan para mahasiswa di 25 desa pada tiga kabupaten, yaitu Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, dan Sumba Barat Daya.
Fokus utama program meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pengembangan ekonomi produktif, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Peningkatan kualitas proposal penelitian dan pengabdian dari perguruan tinggi di NTT patut diapresiasi. Hampir 50 persen proposal yang masuk sudah memenuhi standar nasional, dan beberapa bahkan mendapat afirmasi di tingkat nasional,” jelas Prof. Amheka.
Prof. Amheka menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tinggi di NTT harus selaras dengan visi nasional. “Puji Tuhan, Alhamdulillah, kita terus bergerak maju. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, saya yakin NTT mampu mencetak SDM unggul yang memberi kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
