EXPONTT.COM, KUPANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap kepemimpinan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma bisa bijak dalam mendukung program Pemerintah Pusat terkait perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) atau Geothermal yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
WALHI NTT mengkritisi pernyataan Johny Asadoma terkait kebijakan pemanfaatan sumber daya panas bumi atau gheotermal saat debat publik calon Gubernur NTT sebelum Pilgub NTT.
Saat itu, Johni Asadoma menyebut akan berusaha melakukan pendekatan terus menerus agar masyarakat bisa menerima pembangunan perluasan PLTP di sejumlah derah di NTT.
Deputi WALHI NTT, Yuvensius Nonga, mengatakan, pernyataan tersebut harus dilaksanakan secara bijak oleh pemerintahan Melki-Johni, mengingat adanya dampak dan risiko yang harus diterima masyarakat kedepan.
“Merayu itu percaya diri sekali bahwa kebijakan itu betul-betul sudah yang baik dan positif bagi masyarakat, padahal ada banyak hal yang dikorbankan,” ujarnya saat konferensi pers Respon Pelantikan Kepala Daerah NTT, yang digelar WALHI NTT bersama PIKUL dan Aliansi Penyandang Disabilitas (APDIS) NTT, Kamis, 20 Februari 2025.
Yuven Nonga mengatakan terkait dengan geothermal pemerintah selama ini hanya fokus kepada mencari pembenaran dan menyampingkan kebenaran yang terjadi di masyarakat.
“Setelah kebijakan Pulau Flores sebagai pulau geothermal ditetapkan secara nasional baru dilakukan sosialisasi, ini bagus dan segala macam. Mencari legitimasi, yang dicari pembenaran tapi bukan soal kebenaran yang dimiliki masyarakat adat,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan ha tersebut juga telah terjadi dari rezim ke rezim. “Pemerintah daerah selalu hadir di awal dan mengklaim sebagai representasi dari kelompok inklusif NTT, tapi diakhir menyatakan diri sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Itu menjadi kritik pemerintah daerah yang hari ini dilantik untuk melihat bahwa seluruh persoalan lingkungan yang ada di NTT harus menjadi catatan penting untuk bisa menghasilkan kebijakan yang bisa mengakomodir kepentingan dari kelompok rentan,” tegasnya.
Yuvensius Nonga, mengatakan, sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan geothermal dilakukan hanya untuk menguntungkan kelompok investor di seperti di Labuan Bajo yang telah menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Kalau kita lihat kebijakan geothermal di Provinsi NTT dan provinsi lain hanya memikirikan transisi dari fosil ke non-fosil tanoa memikirkan transisinya sistemnya. Misalnya di Poco Leok, sistemnya ternyata hanya untuk menopang kepentingan di Ulumbu untuk melayani kelompok pemodal,” ujarnya.
Selain itu, kata Yuven Nonga, tambang geothermal juga akan berdampak kepada hal lainnya, seperti privatisasi sumber daya air yang berpotensi pada kekeringan yang akan dihadapi masyarakat terutama petani. “Dampak lain yang tidak diperhitungkan seperti kekeringan hingga menyebabkan kerentanan masyarakat,” ujarnya.♦gor
