Sudah 8 Bulan TPP ASN NTT Belum Dibayar

daerah ntt

EXPONTT.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda  NTT ‘menjerit” karena salah satu sumber penghasilan bernama Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah delapan bulan belum dibayar Pemda NTT. Konon, TPP itu diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dengan tujuan meningkatkan kinerja ASN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Pertimbangan kriteria pemberian TPP berupa prestasi kerja, kondisi kerja, beban kerja, tempat bertugas, dan pertimbangan obyektif lainnya.
Sejumlah ASN yang enggan disebut namanya Senin 19 September 2022 kepada expontt.com mengeluh,” Kami terpaksa titipkan di fraksi-fraksi DPRD NTT supaya disuarakan dalam rapat pemandangan umum rapat paripurna Senin 19 September 2022 siang. Ini keluhan kami, tolong pak wartawan. Kita golongan kecil harap dari TPP tapi sudah delapan bulan tidak kunjung dibayar.”
Sejumlah fraksi di DPRD NTT pun sudah sampaikan persoalan ini dalam rapat pemandangan umum. Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Ana Waha Kolin dalam rapat meminta Pemprov NTT agar memberikan alasan yang jelas, mengapa TPP PNS belum dibayarkan selama 8 bulan. Tunjangan tersebut diharapkan menjadi penghasilan tambahan untuk menunjang kebutuhan PNS.
“Kita tau bersama bahwa sebagai besar PNS menggadaikan SK mereka di bank sehingga tunjangan ini sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau tidak ada, sampaikan agar mereka jangan menunggu sesuatu dalam ketidakpastian seperti ini,” tandasnya seperti dirilis dari berbagai sumber.
Politikus PKB itu menyatakan, uang yang menjadi hak seorang abdi negara tidak boleh dibiarkan hingga sekian lama, sebab hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kinerjanya. “Kita tunda satu bulan saja mereka sudah kesulitan, apalagi sudah ditunda delapan bulan. Kenapa bisa seperti ini? Jangan membuat PNS resah seperti ini,” pinta Ana Kolin. Ana Kolin seperti diwartakan harian timex.com menegaskan, pemerintah harus secara gentle menyampaikan jika tidak disediakan anggaran tersebut. Menurutnya, anggaran tersebut telah disediakan, jadi seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membayar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Setda NTT, Zakarias Moruk mengatakan, TPP saat ini berpatokan kepada TPP BPK atau maksimal sehingga Pemprov memilih pembayaran 60 persen karena mengingat kemampuan keuangan daerah. Untuk pembayaran, jelas Zaka, terdapat beberapa item penilaian yakni, beban kerja, analisa kerja, tempat kerja, prestasi kerja, dan risiko kerja.
Menurutnya semua itu harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negari (Kemendagri). Dan persetujuan Kemendagri sudah diterima sejak awal Juni 2022, dimana Pemprov mengalokasikan sebanyak Rp 235 miliar untuk pembayaran TPP.
“Setelah kami menerima persetujuan tersebut kami melakukan penjabaran bersama Kepegawaian lagi berdasarkan kinerja SKPD, lalu kinerja masing-masing staf sehingga molor sampai bulan Juli,” jelasnya.
Zaka menyebutkan, sampai saat ini pihaknya baru mengalokasikan untuk pembayaran TPP bulan Januari 2022, tetapi masih untuk guru. Menurut salah seorang ASN, TPP biasanya dibayarkan kepada ASN  sesuai golongan. Dan golongan III biasanya mendapat Rp 3 juta. Namun menurut informasi yang diperolehnya, untuk TPP tahun 2022 ini hanya berkisar Rp 1,5 juta saja. “Kita masih menunggu kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri RI,” jelas Zakamoruk. ♦ wjr

PNS Terima 6 Tunjangan Ini Setiap Bulan, di Luar Gaji Pokok

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak mendapat berbagai tunjangan di luar gaji pokok. Setidaknya ada 6 jenis tunjangan yang bakal diterima PNS setiap bulannya.
Dikutip dari laman cnbnindonesia.com, berbagai tunjangan itu bakal menentukan besaran uang yang diterima atau dikenal take home pay. Karenanya tidak salah jika profesi ini tetap menjadi idaman bagi banyak orang, tidak terkecuali calon mertua.

Berikut 6 tunjangan yang diterima PNS:

Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja atau tukin masing-masing kementerian/lembaga telah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres). Besaran tukin berbeda-beda, tergantung jabatan maupun instansi di mana para PNS bekerja.

Diketahui, tukin paling tinggi terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tukin PNS DJP diatur di dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015.

Tukin terbesar bagi PNS DJP yakni sebesar Rp 99,72 juta untuk level jabatan struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 26. Sementara besaran tukin terendah yakni sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan paling rendah, yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4.
Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, disebutkan PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokoknya.

Sementara apabila suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang paling tinggi di antara keduanya.

Tunjangan Anak

Sama halnya seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak juga diberikan bagi para PNS. Di mana tunjangan anak diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1977.

Besaran tunjangan anak ditetapkan yakni sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak.

Tunjangan anak diberikan bagi para PNS yang memiliki anak dengan umur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri.

Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan para PNS diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

PMK No.32/2018 tersebut diterbitkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 Maret 2018. Di mana PNS dengan golongan I dan II mendapat uang makan Rp 35.000 per hari. Sementara Golongan III dapat Rp 37.000 per hari dan Golongan IV dapat Rp 41.000 per hari.

Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS yang menduduki jabatan eselon.

Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Besarannya yakni terendah Rp 360 ribu per bulan untuk eselon VA. Lalu berturut-turut Rp 490 ribu untuk IVB, Rp 540 ribu untuk IVAA. Kemudian tunjangan sebesar Rp 1,26 juta untuk IIIA, dan tertinggi Rp 5,5 juta untuk eselon IA.

Tunjangan Umum

Tunjangan Umum PNS adalah tunjangan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Tunjangan umum diatur di dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun besaran tunjangan umum yang diterima PNS yakni, Golongan PNS IV mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 190 ribu, Golongan PNS III mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 185 ribu Golongan PNS II mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 180 ribu, dan Golongan PNS I mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 175 ribu. ♦ wjr