EXPONTT.COM, KUPANG – Kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang kembali mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, secara terbuka mengapresiasi konsistensi pengelolaan keuangan Kota Kupang yang dinilai unggul di kawasan Bali Nusra.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Senin, 20 April 2026.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPb NTT, Dirgohayu Widodo dan Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb NTT, Retno Heryundari.
Adi Setiawan menegaskan, dalam tiga bulan terakhir, realisasi belanja daerah dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Bali Nusra.
“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Capaian ini menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menjaga ritme belanja dan efektivitas penyaluran anggaran secara konsisten, sekaligus menjadi rujukan dalam pengelolaan fiskal daerah di tingkat regional.
Meski demikian, Adi juga memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan, serta optimalisasi realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih berada di bawah target.
Selain itu, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam dinilai masih belum maksimal, sehingga diperlukan percepatan pelaporan serta pemenuhan persyaratan administrasi agar tidak menghambat penyaluran anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk menjaga kinerja positif sekaligus menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan.
“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga, bahkan kita dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap kewajiban administrasi harus dipenuhi tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, isu keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Wali Kota menjelaskan bahwa perbedaan angka yang sempat muncul di ruang publik disebabkan oleh perbedaan klasifikasi data, antara PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dan PAD secara keseluruhan.
“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.
Pertemuan ini sekaligus memperkuat komitmen sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan Kanwil DJPb NTT dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Kota Kupang pun didorong untuk terus menjadi “lighthouse” atau contoh praktik baik dalam pengelolaan keuangan daerah di kawasan Bali Nusra.(*)
