EXPONTT.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan penurunan angka stunting atau tengkes dari 37,9 persen menjadi 33,1 persen di tahun 2025.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTT menggelontorkan Rp.57 miliar untuk mengintervensi stunting diseluruh NTT.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Penembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Dr. Alfons Theodorus saat kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024.
Baca juga: Safari Politik ke Flores, Jane Natalia Suryanto Temui Masyarakat Hingga Uskup Maumere
Menurutnya Alfons yang juga Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT faktor terbesar terjadinya stunting di NTT karena ekonomi. “Suami kalau miskin lalu istri tidak punya uang, tentu akan memicu stunting,” jelasnya.
Dirinya menyebut, tantangan terbesar dalam penanggulangan stunting di NTT adalah kondisi geografis NTT yang merupakan kepulauan. “Kita di NTT ini ada lebih dari 3.000 desa/kelurahan, banyak desa yang juga sulit dijangkau,” ujarnya.
Untuk itu, dirinya mengatakan seluruh OPD dan pihak yang terlibat harus memiliki pemikirian dan visi yang sama untuk memenuhi target penurunan angka stunting.
Baca juga: Calon Bupati Sumba Barat Daya Soleman Lende Dappa Bertekad Bawa SBD “Yang Baru”
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dr. Iin Andriany yang juga menjadi narasumber, mengatakan, untuk mencapai target penurunan sebesar 4,8 persen stunting di tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mempersiapkan sejumlah strategi.
Strategi yang dipaparkan dr. Iin diantaranya, peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah dengan peran serta kepala desa dan lurah sesuai permendagri.
Dirinya juga mengaku telah mendapatkan kesediaan 53 dokter spesialis anak untuk penurunan stunting tahun ini.
Baca juga: Pilgub NTT 2024: Peluang Koalisi Golkar-PSI dan Pasangan Melki Laka Lena-Jane Natalia Suryanto
Strategi tersebut, lanjut dr Iin memerlukan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait agar penurunan stunting bisa terwujud. “Saya rasa, target 4,8 persen dapat terwujud kalau kita kerja bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Dr. Dadi Ahmad Roswandi M.Si, menyatakan dukungan dari BKKBN untuk penurunan stunting di Provinsi NTT melalui hal-hal yang lebih spesifik.
“Kita ada yang namanya pendekatan super prioritas kepad ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta (bayi dibawah dua tahun), karena yang paling penting itu adalah pencegahannya,” jelasnya.
Baca juga: PKB Sebut Melki Laka Lena Putra Terbaik yang Akan Hapus Stigma Negatif NTT
Dari data BKKBN terdapat 358 ribu keluarga resiko stunting di NTT. Menurut Dadi, hal itu dikarenakan sejumlah faktor seperti sanitasi dan air minum.
“Nanti kalau ada charity dari NGO kita garap terkait masalah air. Karena hampir 70 persen disebabkan faktor sensitif seperti air dan sanitasi,” ujarnya.
Saat ini BKKBN memiliki 1.200 tim pendamping di setiap desa yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader PKK yang diberikan honor.
Baca juga: OJK Setujui Perubahan Pengurus Bank NTT Sesuai Hasil RUPS-LB
Selain itu, BKKBN juga segera menginisiasi peningkatan kualitas tenaga penimbang dan juga standarisasi alat timbang untuk mendapatkan hasil timbang yang akurat setiap anak.
“Jadi BKKBN ini bantu membantu dengan pemerintah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan Rembuk Stunting juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT oleh seluruh pihak yang hadir.♦gor
Baca juga: Gerak Cepat Yohanis Landu Praing Demi Penuhi Modal Inti Bank NTT
