EXPONTT.COM – Proses perizinan yang berbelit-belit menjadi salah satu alasan investor tidak tertarik dan tidak suka berinvestasi di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, Marsianus Jawa dalam acara diskusi bertajuk “Meneropong Polemik di NTT, Investasi dan Konflik Agraria, Rakyat Bisa Apa?” pada Kamis 4 November 2021.
“Keluhan itu masih ada sampai hari ini karena dalam suatu investasi proses izin itu ada kewenangan bupati, gubernur dan pemerintah pusat. Sehingga masih ada kesulitan,” kata Marianus.
Marianus mengatakan, pihaknya mencoba untuk memberikan pelayanan secara baik kepada semua investor yang berinvestasi di NTT.
Baca juga: Bank NTT Berbagi Tenda Untuk Pasar Tani Jembatan Petuk
“Namun, karena kendala seperti di atas mereka masih enggan,” kata dia.
Marsianus mengatakan, sampai pada triwulan III, realisasi investasi NTT capai 3,6 triliun dari target nasional 7,2 triliun.
“Sampai pada triwulan III ini, kita baru mencapai 3,6 triliun dari target nasional yakni 7,2 Triliun. Target yang diberikan Kementerian investasi kepada NTT 7,3. Hari ini kita baru sampe 3,2 triliun,” kata Marsianus.
Selain itu, incremental capital-output ratio (ICOR) atau rasio modal output tambahan NTT untuk tahun 2020 belum ada lantaran pertumbuhan ekonomi NTT mengalami minus. Adapun data yang dihitung yakni tahun 2018.
Baca juga: Fr.M.Yohanes Berchmans Berbagi Tiada Henti
“Untuk 2020 belum kita dapat karena pertumbuhan ekonomi kita minus sehingga kita tidak bisa hitung itu. Yang kita bisa hitung 2018, kita masih sampai pada angka 9,6, nasional 6,” ujarnya.
Hal itu, kata dia, karena para investor mengalami kesulitan di bidang perizinan.
Konflik Agraria
Selain Marianus, juga tampil sebagai pemateri dalam acara yang diselenggarakan Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Jakarta itu adalah Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika; pengamat Lingkungan, Rully Sumanda; dan Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman.
Baca juga: Lima Jenazah Korban Kecelakaan Dump Truk di TTS Dibawa ke Kupang
Dalam kesempatan itu, Dewi Kartika juga menyampaikan dalam catatan KPA pada tahun 2020, NTT merupakan provinsi urutan kelima paling banyak menyumbangkan konflik agraria.
“NTT pada tahun 2020 menjadi provinsi kelima yang menyumbangkan konflik agraria sejumlah 16 konflik agraria,” kata Dewi.
