Opini  

Tebang Pilih Pemberantasan Korupsi Di Lembaga Anti Rasua

Oleh : Lukas Lile Masan, S. Fil*)

 

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk untuk melakukan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Menurut Anisa Medina Sari, lembaga ini didirikan oleh Presiden Megawati Sukarno Putri pada Tahun 2002. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Lembaga Anti Rasua ini bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK memiliki Visi dan Misi dengan goal utamanya membangun budaya anti korupsi. Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, selanjutnya misi KPK menyasar pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

Dalam mewujudkan Visi dan Mis tersebut, KPK bertugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK memiliki wewenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada awal berdirinya, banyak pihak menaruh harapan penuh pada giat tegas dan gerakan masif lembaga anti rasua ini untuk membungkam geliat para koruptor yang rakus memangsa uang rakyat. Namun dalam perjalanan waktu, muncul rasa ogah dikalangan publik negeri ini ketika ada oknum di KPK yang terlibat dalam masalah merampas uang rakyat. Selain itu ada malapraktek hukum yang dilakukan pihak KPK dalam penanganan oknum kasus korpusi. Pun ada pula sistem tebang pilih oleh KPK dalam mengendus, menyelidiki, menyidik dan memproses hukum oknum yang tersandung Korupsi. Banyak oknum yang lolos dari jangkauan KPK hingga lolos menghilang dari pantauan publik Seperti Harun Masiku, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Beberapa waktu terakhir ini, giat KPK masif mempidanakan para politisi dari kelompok Oposisi lantas diam tak bergeming terhadap menghilangnnya Harun Masiku. Ada sederetan nama Politisi kelompok Oposisi yang di pidanakan seperti Lukas Enembe-Eks Gubernur Papua Politisi dari Partai Demokrat dan Ricky Ham Pangawak – mantan Bupati Mamberamo dari Partai Demokrat. Ada Johny Gerard Plate mantan Menkominfo dari Partai Nasional Demokrat dan yang terakhir ini adalah Syarul Yasin Limpo – Mantan Menteri Pertanian yang di tangkap KPK secara tidak Prosedural. Dikatakan tidak prosedural karena penangkapan SYL bertentangan dengan etika yang lazim di KPK. Dalam aturan penangkapan terduga Koruptor, KPK harus melayangkan dua surat panggilan kepada terpidana. Jika yang bersangkutan mengabaikan surat panggilan, barulah dilakukan panggil Paksa alias penangkapan. Namun hal ini tidal berlaku dalam kasus YSL. Ada apa?.

Banyak Pihak menilai bahwa penetapan tersangka dan penangkapan SYL yang tidak prosedural memiliki banyak kepentingan. Beredarnya foto rekaman digital pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Mentan SYL diduga menjadi latar belakang gerak cepat KPK menangkap SYL. Sebab secara hukum sebagaimana yang dijelaskan Novel Baswedan dan Abraham Samad bahwa seorang Ketua KPK atau Pegawai KPK tidak boleh berjumpa secara langsung ataupun tidak langsung dengan oknum yang disinyalir tersandung Kasus Korupsi. Rekaman kamera menunjukan bahwa pertemuan antara FB dan SYL terjadi bukan sekali tetapi sebanyak tiga kali. Bertemu dengan oknum yang tersandung kasus Korupsi bukan hal baru bagi Firli Bahuri. Beliau juga pernah bertemu dengan Lukas Enembe di Jayapura sebelum ditangkap oleh KPK melalui sebuah cara yang sangat dramatis.

Dalam Proses hukum Ricky Ham Pangawak dan Lukas Enembe, Lembaga Anti Rasua ini menggunakan metode yang terkesan tak adil dan diluar batas kemanusiaan. Mantan Bupati Maberamo dalam pengakuannya pernah mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000, ke Kapolda Papua melalui Rekening orang lain berdasarkan arahan kapolda. Jumlah Uang yang sama di kirim juga ke rekening seorang pejabat yang lain. Namun dalam persidangan Kapolda papua tidak pernah di panggil untuk diperiksa. Sementara itu, Maiton Gurik, CEO dan Founder Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua mengatakan bahwa praktik hukum terhadap mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, tanpa menerapkan asas kemanusiaan adalah nihil. Sementara dari puluhan saksi yang dihadirkan dalam sidang, tidak satu pun mengatakan Lukas Enembe terbukti korupsi. Tokoh Populis Lukas Enembe ditangkap KPK saat beliau dalam keadaan sakit. Belaiu kemudian diterbangkan ke Jakarta seperti mengurus gangster mafia melalui pesawat tanpa ada protokoler sebagai pejabat publik, diperiksa, ditarik sana-sini dan diborgol dalam keadaan kaku dan lumpuh.” Pola ini kembali dilakukan atas diri SYL. Alasan takut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti menjadi latar belakang KPk menangkap SYL. Pertanyaannya bukankan barang bukti semaunya sudah ada ditangan KPK. Lalu barang bukti apalagi yang mau dihilangkan oleh SYL.

Atas fenomena keputusan dan pola penanganan kasus Korupsi yang berjalan tidak semestinya, dan dugaan kasus Pemerasan oleh Firli Bahuri ketua KPK, lembaga anti rasua ini mesti di kawal dan terus dipantau pergerakannya. Minimal partai oposisi terutama Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang saat ini harus mengawal secara masif proses hukum SYL dan Proses Hukum Ketua KPK. Sikap masif mengawal proses hukum kedua kasus ini setidaknya menjadi motorik penggerak bagi giat serius KPK dan Pihak Kepolisian untuk membuktikan kebenaran di mata publik yang sedang bingung melihat panorama yang miris memprihatinkan. Sebab dimana tak ada kebenaran disitu tak ada kebaikan. Kebaikan menjadi indah dan bermakna ketika didalamnya ada kebenaran.***

*)Rohaniwan Katolik – Tinggal di Timika Papua