EXPONTT.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Kementerian Kesehatan untuk mencabut Surat Izin Praktek (SIP) dua dokter spesialis anestesi yang menolak bertugas di RSUD T.C. Hillers Maumere.
Permintaan itu buntut dari meninggalnya ibu dan anak di RSUD T.C. Hillers Maumere yang terjadi pada Rabu, 9 April 2025.
Diketahui, dua dokter tersebut menolak menandatangani kontrak dengan RSUD T.C. Hillers karena alasan tidak sepakatnya besaran insentif yang akan diterima. Dari informasi yang dihimpun ExpoNTT.com, besaran insentif yang mampu ditawarkan RSUD Maumere sebesar Rp.20 juta.
“Mereka tidak mau bekerja di RS kerena permintaan mereka tidak dipenuhi. Sudah dimediasi dengan pihak RS, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan Bupati Sikka, tapi dua anak ini tetap tidak mau bekerja,” ujar Melki saat kunjungan kerja di Puskesmas Waelengga, Manggarai Timur, Jumat, 4 April 2025.
Terkait ini, Gubernur NTT telah meminta Kementerian Kesehatan untuk mencabut sementara kedua dokter spesialis anestesi itu.
“Kita tinggal tunggu jawaban (Kemenkes), karena mereka dengan sadar dan mau melanggar sumpahnya sendiri dan ditengarai menyebabkan kematian pasien. Kita minta SIP mereka dicabut, sehingga tidak bisa lagi berpraktek sampai dia jadi dokter yang benar. Kalau sudah dicabut mereka tidak bisa bekerja dimanapun di negeri ini,” ujar Melki Laka Lena.
Melki mengingatkan, untuk semua tenaga kesehatan agar tidak hanya mencari materi, namun juga harus mengingat tugas pelayanan yang telah disumpah.
“Jadi dokter jangan hanya mencari materi, tetapi mesti ingat daerah punya kesulitan dan melayani masyarakat ketika dibutuhkan,” ujarnya.
Terkait dengan kebutuhan dokter spesialis anestesi di RSUD T.C. Hillers Maumere, Gubernur NTT menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. “Nanti ada dua dokter dari Kemenkes gantikan dua dokter yang tidak mau bekerja di RS ini,” pungkasnya.(*)
