5 Alasan Bank NTT Ajukan Banding Putusan yang Menangkan Izhak Rihi

Konferensi pers Bank NTT terkait kasus perdata melawan Izhak Rihi, Kamis, 23 November 2023 / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Kuasa hukum para pemegang saham Bank NTT, Apolos Djara Bonga, menyatakan pihaknya telah mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara gugatan Izhak Rihi terhadap Bank NTT.

Dalam konferensi persnya yang digelar Kamis, 23 November 2023, Apolos Djara Bonga juga membeberkan semua alasan yang mendasari banding atas putusan dalam perkara perdata Nomor 309/Pdt.G/2022/PN.KPG itu.

Terdapat lima poin yang mendasari banding tersebut diantaranya:

Baca juga: Bank NTT Saat Ini Terpapar Risiko Hukum, Resiko Strategi Dan Yang Berhak Naik Banding Adalah RUPS-LB

Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim tidak memeriksa seluruh bagian dalil gugatan mau pun tuntutannya, Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk mempertimbangkan hanya sebagian kecil saja dari dalil gugatan tersebut; yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dalil gugatannya dan dengan alasan hukum apa Majelis Hakim menolak atau men rimanya (Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBg;

Putusan Majelis Hakim bertentangan dengan asas Hukum Perdata yang menyatakan : “Actory Incumbit Probatio yang artinya ‘Siapa yang menggugat dialah yang membuktikan”, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata; Di mana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan.

Baca juga: Legalkah Para Pemegang Saham Bank NTT melakukan naik banding

Putusan Majelis Hakim melebihi kewenangannya (Ultra Vires) dimana Majelis Hakim menyatakan Keputusan 160/KEP/HK/2020 Tanggal 6 Mei 2020 adalah Tidak Sah, putusan majelis hakim tersebut melampaui kewenangannya (Beyond The Powers of his Authority), karena untuk menyatakan tidak sahnya suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 309/Pdt.G/2022/PN.Kpg tetapi adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Formulasi putusan yang tidak sistematis dan tidak ada dasar hukum seperti mengabulkan kerugian moriil sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) tanpa ada dasar hukum, argumentasi hukum dan analisis hukum untuk menentukan nilai tersebut, hanya berdasarkan perasaan Majelis Hakim saja, hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBg.

Baca juga: Perolehan Laba Bank NTT di tahun 2023 kian Memburuk

Apolos Djara Bonga menegaskan upaya yang dilakukan oleh para tergugat adalah upaya untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

“Jadi kalau ada oknum yang coba-coba menghalangi dengan cara membuat informasi bohong atau Putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka perbuatan tersebut berindikasi melalui hukum dan melawan hak orang lain,” ujarnya.

Konferensi pers juga dihadiri oleh Direktur Kepatuhan Bank NTT, Christofel Adoe, Komisaris Independen, Sam Djo, dan Pit Jamdu, Pakar Hukum Koperasi dan Perbankan.♦gor

Baca juga: Sidang Dugaan Korupsi PT SIM, Kuasa Hukum Sebut Dakwaan JPU Tidak Cermat dan Prematur