EXPONTT.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengakui kondisi pendidikan di NTT masih memprihatinkan. Hal tersebut ia sampaikan saat pertemuan bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu, 22 April 2026.
Kunjungan kerja ini dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, antara lain Himmatul Aliyah, Ashraff Abu, Juliyatmono, Ruby Chairani Syiffadia, Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifa, Muhammad Hoerudin Amin, dan Anita Jacoba Gah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki Laka Lena memaparkan sejumlah persoalan mendasar pembangunan daerah, mulai dari ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, kondisi infrastruktur perpustakaan, hingga persoalan validitas data kemiskinan.
“Kami akui, kondisi pendidikan di banyak wilayah masih belum memenuhi standar. Akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala utama,” ungkap Gubernur NTT.
Ia menegaskan bahwa karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan. “Posisi geografis kita membuat pemerataan pendidikan menjadi tidak mudah. Ini menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi,” ujarnya.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, juga menekankan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak boleh sekadar dilihat sebagai capaian angka statistik, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jangan sampai IPM hanya menjadi angka. Yang kita kejar adalah kualitas manusia yang benar-benar meningkat,” jelasnya.
Selain sektor pendidikan, Melki Laka Lena juga menyoroti kondisi perpustakaan daerah yang dinilai memprihatinkan. Ia mengungkapkan bahwa gedung perpustakaan provinsi mengalami kerusakan berulang meskipun telah beberapa kali direnovasi.
Ia meminta dukungan Komisi X DPR RI untuk pembangunan gedung perpustakaan yang lebih layak dan representatif, mengingat tingginya minat baca masyarakat NTT.
Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi serta menjadi jembatan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan pengembangan potensi daerah.
Di bidang kebudayaan, Pemerintah Provinsi NTT juga tengah mendorong revitalisasi museum daerah serta penguatan pelestarian budaya sebagai bagian dari penggerak ekonomi.
Gubernur Melki turut mengungkapkan rencana penelusuran dan pengembalian artefak budaya NTT yang saat ini berada di luar negeri, termasuk di Belanda.
“Kami ingin memastikan artefak budaya NTT dapat kembali dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur NTT juga menyoroti persoalan validitas data kemiskinan yang dinilai masih bermasalah dan berpotensi mengganggu efektivitas program bantuan sosial.
“Kami menemukan adanya data yang tidak akurat. Bahkan ada yang bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, H. Lalu Hardian Irfani, menyampaikan bahwa Provinsi NTT masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Ia menjelaskan bahwa meskipun terdapat tren perbaikan, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, terutama di kawasan kepulauan seperti Sumba, masih cukup signifikan.
Berdasarkan data tahun 2025, Harapan Lama Sekolah (HLS) di NTT mencapai 13,34 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas baru mencapai 8,22 tahun, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun.
“Artinya, secara rata-rata, anak-anak di NTT kehilangan hampir satu tahun masa belajar dibandingkan daerah lain,” jelas Lalu Irfani.
Di bidang literasi, ia mengungkapkan adanya kondisi yang cukup unik. Berdasarkan survei Perpustakaan Nasional tahun 2025, NTT mencatatkan skor Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) tertinggi di Indonesia, yakni 62,05. Namun di sisi lain, kemampuan literasi dasar masih menjadi tantangan.
Lebih dari 25 persen siswa SMA di NTT berada dalam kategori literasi rendah dan hanya sekitar 24,7 persen sekolah yang tergolong baik dalam pengelolaan literasi.
Komisi X DPR RI juga menyatakan pentingnya kunjungan kerja ini untuk mengawal berbagai isu strategis, seperti pelaksanaan revitalisasi sekolah, evaluasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), kesiapan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar tanpa biaya, serta evaluasi sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta pemuda dan olahraga. Terkait olahraga, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di NTT secara menyeluruh.
“Setidaknya ada enam aspek yang harus dipastikan: sukses administrasi, penyelenggaraan, prestasi, pemberdayaan ekonomi, memasyarakatkan olahraga, dan sukses pasca-event,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut dilakukan penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 untuk Provinsi NTT sebesar Rp1.064.792.206.000.(*)
